e-Government

Pengertian e-Government
Pemerintahan elektronik atau e-government (berasal dari kata Bahasa Inggris electronics government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan dan menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahaan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat . 
e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari e-government adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Manfaat e-Government
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:

• Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder); dimana
• Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan tujuan
• Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.

Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-Governmnet bagi suatu negara, antara lain:

• Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
• Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance.
• Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
• Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
• Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
• Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan keunggulan kompetitif secara nasional.

Sumber :
wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_elektronikhttp://rifaiza.wordpress.com/2007/08/15/definisi-dan-manfaat-utama-e-government/

Ilmu Sosial Dasar

Pengertian Ilmu Sosial Dasar

  Mempelajari Ilmu Sosial Dasar pada hakekatnya adalah mempelajari tentang manusia yang berinteraksi dengan manuasia lainnya dalam komunitas kemasyarakatan dalam berbagai aspeknya dan menelaah masalah-masalah social yang terjadi di masyarakat.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan manusia sebagai mahluk social (Homo-Socius) sangatlah kompleks, kenyataan yang demikaian dapat kita pahami dan sadari dalam satu komunitas masyarakat, dari komunitas yang kecil  sampai keapada komunitas yang besar selalu terdapat “persamaan” dan juga “perbedaan”.

  Adanya persamaan dan perbedaan tersebut itulah yang menyebabkan timbulnya berbagai aksi dan reaksi dalam masyarakat, aksi berupa kerjasama dan kesetiakawanan, reaksi berupa pertentangan/konflik, baik antara kelompok dan golongan. Dalam kajian Ilmu Sosial, apabila diperhatikan secara seksama masalah-masalah yang terjadi di masyarakat menunjukan adanya kenyataan-kenyataan hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

•  Dalam mempelajari Ilmu Sosial kita akan mengetahuin eksisteni manusia sebagai mahluk masyarakat. manusia sebagai mahluk masyarakat memiliki dorongan dan motivsi diri yang meliputi : 

1. Motivasi hasrat sosial 
2. Motivasi rasa harga diri
3. Motivasi hasrat untuk patuh
4. Motivasi hasrat meniru
5. Motivasi hasrat bergaul
6. Motivasi hasrat tolong menolong
7. Motivasi hasrat berjuang 
8. Motivasi hasrat memberitahukan dan mudah menerima kesan  

Ruang Lingkup Ilmu Sosial Dasar

Bahan pelajaran Ilmu Sosial Dasar dapat dibagi menjadi 3 golongan :
1. Kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat
2. Konsep-konsep sosial atau pengertian-pengertian tentang kenataan-kenyataan sosial dibatasi pada konsep dasar atau elementer saja yang sangat diperlukan untuk mempelajari masalah-masalah sosial yang di bahas dalam Ilmu Pengatahuan Sosial
3. Masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat

Dalam mempelajari Ilmu Sosial ada 8 pokok bahasan yang akan dibagi melaluin berbagai metode pembelajaran meliputi :

1. Studi berbagai masalah kependudukan dalam hubungan dengan masyarakat  dan kebudayaan
2. Masalah Individu, Keluarga dan Masyarakat
3. Masalah hubungan antara warga negara dan negara
4. Masalah pelapisan sosial dan persamaan drajat
5. Masalah masyarakat perkotaan dan pedesaan
6. Masalah-masalah pertenagaan sosial dan integrasi
7. Masalah-masalah prilaku kolektif dan gerak sosial serta perubahan sosial
8. Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Sumber : 
Buku Ilmu Sosial dan Budaya Dasar, H. FRI SUHARA., SH, MH.
http://laluilmi.blogspot.com